Sesuai pemisahan kekuasaan menurut Konstitusi Amerika Serikat, baik Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat harus menyetujui anggaran yang disepakati, kemudian ditandatangani Presiden Amerika Serikat. Jika Presiden memveto rancangan anggaran tersebut, rancangannya dikembalikan ke Kongres. Di Kongres, veto tadi dapat dibatalkan dengan dua per tiga suara menolak. Penutupan pemerintahan cenderung terjadi setelah Presiden dan satu atau kedua majelis Kongres tidak mampu menyelesaikan perselisihan alokasi anggaran sebelum siklus anggaran yang ada berakhir.[3]

Penutupan seperti yang dialami Amerika Serikat nyaris mustahil terjadi di negara demokrasi lainnya. Di bawah sistem parlementer yang dianut kebanyakan negara Eropa, cabang eksekutif dan legislatif tidak dipisah. Parlemen menentukan semua pejabat eksekutif yang biasanya disebut "menteri". Di negara demokrasi non-parlementer, cabang eksekutif yang kuat umumnya memiliki kewenangan untuk mempertahankan operasi pemerintahan meskipun anggarannya tidak disetujui. Ini pernah terjadi di Amerika Serikat sampai tahun 1980, ketika pemerintahan Jimmy Carter menafsirkan Antideficiency Act 1884 sebagai pembatasan kekuasaan lembaga federal seandainya tidak ada persetujuan Kongres.[4]